Makassar, Tribun - Partai Demokrat dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi terhadap partai koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono
setelah rapat paripurna DPR RI membahas skandal Bank Century.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Jafar Hafsah mengatakan, reshuffle kabinet akan dilakukan Presiden SBY terhadap menteri dari partai koalisi yang "membelot" dalam pembahasan skandal Century.
"Muaranya pasti akan ke situ (reshuffle). Ini adalah konsekuensi logis agar pemerintahan berjalan efektif dan efisien," kata Jafar saat menggelar konfrensi pers di Hotel Clarion, Makassar, Sabtu (13/3), malam.
Jafar berada di Makassar bersama sejumlah elite DPP Demokrat lainnya seperti Menteri Koperasi dan UKM Syaruf Hasan bersama sejumlah anggota DPR RI asal Sulsel lainnya.
Agenda lain Jafar di Makassar adalah melakukan konsolidasi dengan pengurus DPD Partai Demokrat Sulsel menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) di11 kabupaten.
Bangun Pemerintahan
Menurut Jafar, untuk merapatkan kembali barisan yang sempat terbelah pada sidang paripurna Century beberapa waktu lalu, partai koalisi diajak kembali membangun pemerintahan.
Jafar menjelaskan, yang akan melakukan reshuffle bukan Presiden SBY selaku pemegang hak prerogatif namun dilakukan oleh partai-partai koalisi yang membelot tersebut itu sendiri.
"Cepat atau lambat mereka akan menarik diri dari koalisi," ujar legislator dari daerah pemilihan Sulsel II, Bone, Soppeng, Wajo, Barru, Pangkep, Maros, Bulukumba, dan Sinjai.
Pada pengajuan calon presiden lalu, Partai Demokrat memiliki 21 persen kursi di parlemen. Setelah membentuk koalisi dengan PKS, PKB, PPP, dan PAN, jumlahnya menjadi 60 persen lebih. Setelah pilpres, giliran Golkar yang ikut merapat ke koalisi.
Menurut Jafar, arah koalisi yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat dengan menggabungkan kekuatan sembilan partai yang ada di parlemen sudah mulai renggang dan yang ada saat ini tidak bisa dibedakan antara partai pengsung dan bukan partai pengusung.
SBY Dirongrong
Menurut Jafar, kasus Bank Century yang telah memasuki ranah hukum pascaparipurna dewan diakui sebagai bentuk rongrongan terhadap SBY-Boediono.
"Realita yang ada sekarang adalah semua partai, koalisi dan non koalisi, telah merongrong pemerintahan SBY-Boediono. Sebuat saja semua partai, kecuali Demokrat, yang melakukan itu," ujar Jafar Hafsah.
Walau demikian, Jafar mengatakan, berdasarkan hasil survei sementara, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap SBY masih di atas 70 persen. Tudingan bahwa ada tim sukses SBY-Boediono yang menerima dana kampanye dari Bank Century, juga tidak terbukti.
Tidak Terbukti
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dituduh menerima dana Century, menurut Jafar, ternyata terbukti tidak menerima uang sesen pun dari dana talangan itu. Lagi pula, katanya, dana nasabah Bank Century saat ini tidak hangus.
Mengenai wacana pemakzulan terhadap Boediono setelah kasus Century ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut mantan Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian ini tidak tepat. Sebab jika hal itu dilakukan, makna dari pemilihan presiden 2009 lalu menjadi hambar. Walau begitu, Demokrat menyatakan semua proses hukum yang terjadi pascaparipurna Century harus tetap jalan.
Demokrat sebenarnya sangat menyayangkan kasus Century ini dibesar-besarkan. Pasalnya ada kasus yang lebih besar dengan melibatkan duit yang jauh lebih banyak ketimbang Century yang hanya Rp 6,7 triliun, tidak diungkit-ungkit lagi.
Jafar menyebut kasus BLBI sebeasr Rp 670 triliun hingga saat ini tidak diketahui penyelesaiannya. Kasus ini merebak di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri yang juga Ketua Umum PDIP.
Musda Demokrat
Selain memaparkan mengenai kondisi perpolitikan nasional, Jafar juga menjelaskan mengenai konstalasi politik di tubuh Demokrat Sulsel.
"Soal Musda Demokrat Sulsel, kita tunggu dulu perkembangan terakhirnya. Musda belum digelar dengan pertimbangan di Sulsel ini, Demokrat masih unggul," ujarnya.
Kalaupun musda itu dipaksakan dan akhirnya ada yang terpilih, Jafar mengatakan, dampaknya akan tidak sehat. "Proses demokrasi di tubuh Demokrat tetap jalan, semua pihak akan diberi kesmpatan. Hanya saja belum waktunya," kata Jafar.
HMI
Sedangkan terkait isu yang menyebutkan bahwa terjadi pengalihan isu dari Century ke bentrok antara mahasiswa HMI dan aparat kepolisian di Makassar dua pekan lalu, dibantah dengan tegas oleh Demokrat.
Menurut Jafar, Demokrat sangat tidak ngeh dengan kasus penyerangan Sekretariat HMI Cabang Makassar oleh polisi. "Sudah pasti, kami tidak mentolerir terjadinya kekerasan terhadap mahasiswa. Makanya kalau ada yang menyebut hal ini terjadi karena skenario, saya rasa tidak mungkin," bantah Jafar.
Demokrat, katanya, tidak akan mencari persoalan dengan mahasiswa. "Lebih baik kita buat persoalan di dalam partai saja ketimbang buat persoalan dengan mahasiswa," katanya.(cr7/rex)
Tribun Timur
Lebih Interaktif, Lebih Akrab
Redaksi: 081.625.2233 (SMS), tribuntimurcom@yahoo.com, Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar, twitter.com/tribuntimur
Sirkulasi: 081.625.2266 (SMS)
Iklan: 0411 (8115555) (Q Fadlan) |