* Soal Koalisi di Pilpres 2009 * Dilontarkan Pengurus DPP Golkar dan Ketua DPD I * Kalla Tak Hadiri Rapat yang Dipimpin SBY * Rapimnas Khusus Golkar Digelar Hari Ini * Demokrat Bantah Semena-mena terhadap Golkar
Kamis, 23 April 2009 | 03:09 WITA
Jakarta, Tribun - Jajaran fungsionaris Partai Golkar menilai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (SBY) sudah "menganiaya" Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Jusuf Kalla dan Golkar sebagai institusi partai.
Demikian reaksi Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Iskandar Mandji, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Riau, Rusli Zaenal, dan Ketua DPD I Golkar, Zulfadhli, di Jakarta, Rabu (22/4) tengah malam.
"Kalau kita sebagai orang Bugis-Makassar, maka ini sudah menyangkut siri. Kita dipandang enteng dan dilecehkan," kata Iskandar menanggapi sikap Partai Demokrat yang dianggap memaksakan Golkar mengajukan lebih dari satu nama untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) bagi SBY pada Pilpres, 8 Juli mendatang.
Iskandar memastikan, Golkar tidak lagi berkomunikasi dengan Demokrat hingga pelaksanaan rapat pimpinan nasional (rapimnas) khusus yang akan berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pagi ini. Rapimnas khusus ini akan berlangsung tertutup.
Sekjen Golkar Sumarsono juga mengumumkan sikap Golkar terkait koalisi usai rapat harian DPP Golkar yang dipimpin Kalla di kantor DPP Golkar di kawasan Slipi, kemarin.
Sumarsono mengatakan, Golkar memutuskan menghentikan komunikasi politik dengan Demokrat karena tidak didapatkan titik temu dan kesamaan pandangan.
Pembicaraan koalisi dengan Demokrat, lanjut dia, tidak mencapai mufakat. Selanjutnya, rapat memutuskan untuk memberikan mandat kepada Ketua Umum Partai Golkar untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai lain.
Namun Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, membantah bila partainya atau SBY sudah berbuat semena-mena terhadap Golkar.
"Kami tidak menduga bahwa Golkar hari ini (kemarin) menyatakan bahwa telah terjadi kebuntuan dalam pembicaraan tentang koalisi antara Demokrat dengan Partai Golkar. Kami juga tidak menduga penghentian pembicaraan itu dilakukan secara sepihak," ujar Anas saat menggelar jumpa pers di pendopo kediaman pribadi SBY di Puri Cikeas, Bogor, tadi malam.
Menggantung
Iskandar mengatakan, masyarakat bisa menilai terkait sikap Kalla yang menurunkan status capres menjadi cawapres agar program pemerintahan bisa dilanjutkan. Namun Demokrat terkesan sengaja mengulur keputusan dan menggantung siapa yang bakal dijadikan cawapres.
"Pak Jusuf Kalla tidak hanya berpikir untuk kepentingan pribadinya tapi berpikir untuk bangsa dan negara ini," ujar Iskandar.
Kalla hampir pasti akan diusung oleh Golkar sebagai capres. Selanjutnya, Kalla akan berkomunikasi dengan parpol lain, termasuk dengan PDIP, Hanura, dan PPP.
Sesuai agenda, Kalla akan menemui petinggi DPP PDIP seperti Taufik Kiemas, Pramono Anung, Theo Syafei, dan Tjahjo Kumolo, malam ini.
IKA Centre
Sementara itu, Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Centre mengaku
bersyukur karena DPP Partai Golkar telah bersikap tegas dan memberikan mandat kepada Kalla untuk membangun komunikasi dan membangun koalisi yang kuat.
Menurutnya, SBY (Demokrat) telah mengunci rapat peluang Partai Golkar terutama Kalla untuk menjadi cawapres jilid II.
Akibatnya, baik Golkar sebagai partai politik dan Kalla sebagai ketua umum merasa terusik harkat dan martabatnya dari pola komunikasi politik yang dibangun oleh SBY.
Ditanya figur yang ideal sebagai pendampingi Kalla, Untung menyebut beberapa nama seperti Prabowo Subianto, Ketua PAN Sutrisno Bachir, dan Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali. "Mereka itu adalah sahabat-sahabat Kalla semuanya. Kita harapkan mereka membangun komunikasi," katanya.
Khusus nama Prabowo, IKA Centre cukup mendukungnya. Namun, semuanya dikembalikan kepada Kalla untuk menentukan arah politik dan arah koalisinya.
Qasim Mathar
Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof Qasim Mathar, mendukung keputusan Golkar yang pisah dengan Demokrat. Sebab, Kalla bisa memperoleh momentum untuk dirinya.
"Kemarin, momentum ada pada SBY, tetapi sekarang ada pada Kalla. Semoga Kalla dapat mengelola momentum ini dengan baik," katanya.
Soal koalisi ideal, Qasim menyarankan agar Kalla mempertimbangkan pemilih Pula Jawa yang jauh lebih dominan dari luar Jawa. Selain itu, adanya mitos bahwa figur dari luar Jawa sulit jadi presiden patut jadi pertimbangan.
Kalla sebaiknya memperhatikan tiga faktor. Di samping figur asal Jawa, figur juga harus kuat dari sisi finansial. Terakhir, Kalla harus melakukan konsolidasi Golkar agar tidak terpecah.
"Kalau bisa gandeng Gerindra, PAN, dan PPP. Kendati elite partainya sudah tidak solid, itu lebih bagus jika mampu dikelola menjadi kekuatan. Dan harus melakukan kontrak politik yang jelas dengan tokoh politik yang dilobi," katanya.
Demokrat Sulsel
Di tempat terpisah, Ketua DPD Demokrat Sulsel, A Reza Ali, mengatakan, tidak setuju bila disimpulkan Demokrat yang menolak Kalla sebagai cawapres.
Sebab, sebelumnya Demokrat yang mengedepankan tagline lanjutkan sangat bisa dimaknai bahwa Partai Demokrat masih menginginkan duet perintahan SBY-Kalla dilanjutkan.
Namun, sangat disayangkan, elite Partai Golkar, terutama yang dimotori Golkar Sulsel terlalu dini menarik diri dan mengajukan Kalla sebagai capres.
Partai Demokrat memandang Golkar sebagai partai yang tidak jelas arah politiknya dan cenderung tidak konsisten.
Etisnya, kata Reza, karena Kalla pada Pemilu 2004 lalu datang dari Partai Demokrat, bukan dari Partai Golkar, sehingga, bila ingin pisah dengan Demokrat maka sebaiknya dikomunikasikan dengan baik.
Ditanya figur ideal pendamping SBY, Reza belum mau menyebutkan sebelum menggelar rapat pimnan daerah untuk menyerap aspirasi.
"Yang jelas, banyak pesan singkat yang masuk ke ponsel saya. Lebih dominan sebut Kalla sebagai pendamping ideal, tapi banyak juga yang sebut Dien Syamsuddin, Sri Mulyani, dan Akbar Tanjung, serta figur lainnya," tambahnya.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel, AGH Sanusi Baco, mengatakan, ketika Kalla mau maju sebagai cawapres tahun 2004 , dia mengatakan akan maju menjadi dengan niat untuk ikut memperbaiki bangsa dan negara bersama dengan orang yang cocok dengannya.
"Inilah yang dipegang Pak Jusuf Kalla selama lima tahun dan kita lihat pada seluruh kegiatan yang dilakukan benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Sanusi.
Menurutnya, setelah pemilu legislatif, ternyata sikap itu berbeda dan ada perubahan. Inilah sikap yang dinamakan politik, tidak ada yang abadi.
"Kalau Pak Jusuf Kalla sebagai wapres dan Ketua Umum DPP Psrtai Golkar mengambil sikap, itu juga harus dimaknai sebagai sikap politik. Mudah-mudahan niat itu tetap untuk memperbaiki bangsa dan negara," tambahnya.
Parpol Lain
Politisi PDIP menilai keputusan Golkar meninggalkan Demokrat adalah keputusan yang matang. Hal itu juga akan menjadikan pertarungan di Pilpres 2009 kian dinamis dan menarik.
"Sebagai partai besar dan punya pengalaman dalam politik, keputusan yang diambil Partai Golkar adalah keputusan yang matang, panjang, dan membuat pertarungan pilpres semakin dinamis dan menarik," kata Sekjen DPP PDIP, Pramono Anung. Sikap Golkar membuat tidak ada yang merasa seakan-akan punya kekuatan dominan dan sendirian di Pilpres 2009.
Sedangkan DPP Partai Gerindra berharap Golkar akan bergabung dengan kubu Teuku Umar. "Semoga bergabung di Teuku Umar atau di Blok Prabowo," ujar Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi saat ditemui seusai rapat di Kantor DPP Gerindra, tadi malam.
Suhardi menjelaskan, posisi Prabowo tidak akan terancam dengan kehadiran Partai Golkar. Prabowo masih berpeluang menjadi capres atau cawapres dari kubu Teuku Umar.
Suhardi juga menjelaskan, saat ini Prabowo telah memiliki dukungan dari parpol-parpol kecil. Menurut Suhardi, justru Prabowo memiliki kedekatan dengan Golkar. "Beliau dulu pernah jadi orang Golkar," jelasnya.
Suhardi juga menerangkan, saat ini, memang sudah ada beberapa pembicaraan politik antara Gerindra dan Golkar sehingga ia pun tidak heran mendengar saat Golkar memutuskan enggan berkoalisi lagi dengan Demokrat. "Sudah beberapa kali orang Golkar berkomunikasi dengan saya," jelasnya.
Sementara Prabowo masih menunggu langkah politik antara Golkar dan Kubu Teuku Umar. Prabowo mengaku masih fokus mengurus soal masalah DPT. "Kita lihat saja nanti ya," ujar Prabowo singkat.
Tribun Timur, Selalu yang Pertama
Ada peristiwa menarik?
SMS www.tribun-timur.com di 081.625.2233
email: tribuntimurcom@yahoo.com
Hotline SMS untuk berlangganan koran Tribun
Timur, Makassar (edisi cetak) : 081.625.2266.
Telepon: 0411 (8115555)
(
Agung)
Print
Email
Statistik
